KALTIM, Saatini.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan bantuan keuangan tambahan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dana tersebut akan mendukung penyempurnaan fasilitas keselamatan di sepanjang jalur semenisasi Anggana-Muara Badak yang menjadi salah satu akses penting perekonomian kawasan pesisir.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim segera berkoordinasi dengan Pemkab Kukar untuk menuntaskan pekerjaan yang masih tersisa. Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak cukup hanya mengandalkan permukaan beton, tetapi juga harus memperhatikan bahu jalan dan lampu penerangan jalan umum (PJU).

Gubernur Kaltim Siapkan Bantuan Tambahan untuk Jalan Kukar

Rudy menyampaikan arahan tersebut saat meninjau kawasan Kilometer 12 jalur Anggana-Muara Badak, Kutai Kartanegara, pada Minggu. Ia meminta jajarannya mengidentifikasi titik-titik yang masih membutuhkan penanganan agar pemerintah daerah bisa segera menentukan langkah perbaikan.

Menurut Rudy, Pemprov Kaltim siap membantu apabila Pemkab Kukar belum mampu menyelesaikan kebutuhan infrastruktur melalui anggaran daerahnya sendiri. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan keuangan maupun belanja yang diserahkan untuk mempercepat penyempurnaan fasilitas jalan.

"Tolong ditandai lokasi-lokasi yang perlu penanganan. Koordinasikan dan segera duduk bersama untuk merapikan. Kalau mereka (pemkab) tidak bisa tangani, kita wajib bantu, apakah dengan bantuan keuangan atau belanja yang diserahkan," kata Rudy saat meninjau jalur tersebut.

Arahan itu menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai salah satu prioritas dalam penyelesaian pembangunan jalur pesisir. Pemerintah ingin memastikan infrastruktur pendukung tersedia sehingga masyarakat dapat melintasi jalan dengan lebih aman.

Bahu Jalan Jadi Prioritas, Ada Risiko Kendaraan Keluar Jalur

Salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian Rudy ialah penambahan bahu jalan di sisi kiri dan kanan jalur beton atau rigid pavement. Infrastruktur ini penting karena permukaan beton di ruas tersebut rata-rata memiliki ketinggian lebih dari 30 sentimeter dibandingkan tanah di sekitarnya.

Perbedaan ketinggian tersebut berpotensi membahayakan pengendara ketika kendaraan keluar dari jalur utama. Karena itu, penataan bahu jalan menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus menyempurnakan konstruksi jalan yang telah dibangun.

Selain bahu jalan, Rudy meminta pemerintah daerah memperhatikan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Penerangan yang memadai menjadi salah satu fasilitas pendukung yang perlu diprioritaskan dalam penataan jalur Anggana-Muara Badak.

Pemprov Kaltim mendorong koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar kebutuhan tersebut segera tertangani. Dengan pembagian peran dan dukungan anggaran yang tepat, pekerjaan yang tersisa diharapkan dapat berjalan lebih cepat.

Jalur Anggana-Muara Badak Membentang 47 Kilometer

Jalur pesisir Anggana-Muara Badak memiliki panjang sekitar 47 kilometer. Ruas ini berperan strategis dalam menghubungkan mobilitas penumpang serta distribusi barang dan jasa antardaerah.

Jalan tersebut mendukung konektivitas dari Kutai Kartanegara menuju Bontang, Kutai Timur, hingga Berau. Karena itu, peningkatan kualitas jalan berpotensi mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah yang terhubung melalui jalur tersebut.

Keberadaan jalur yang memadai juga penting untuk menunjang pergerakan kendaraan di kawasan pesisir. Pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan jalan tidak hanya memperlancar perjalanan, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan pengguna.

Pemkab Kukar Sudah Menangani 23,17 Kilometer Jalan

Hingga saat ini, Pemkab Kukar telah memperbaiki jalan sepanjang 23,17 kilometer di jalur Anggana-Muara Badak. Sementara itu, Pemprov Kaltim memberikan dukungan anggaran dengan total Rp53,53 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 4,6 kilometer.

Dukungan dari pemerintah provinsi tersebut terbagi menjadi dua sumber anggaran. Pertama, bantuan keuangan sebesar Rp44,03 miliar untuk menangani jalan sepanjang 3,7 kilometer.

Kedua, Pemprov Kaltim mengalokasikan APBD provinsi senilai Rp9,51 miliar untuk penanganan ruas sepanjang 863 meter. Kedua alokasi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah provinsi terhadap peningkatan kualitas jalan di wilayah Kutai Kartanegara.

Rudy mengapresiasi kerja sama antara Dinas PUPR Pera Kaltim dan Pemkab Kukar dalam memperbaiki sebagian besar jalur kabupaten tersebut. Meski demikian, ia meminta jajaran pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan fasilitas keselamatan yang masih memerlukan penanganan.

Menurutnya, pembangunan jalan perlu berjalan seiring dengan penyempurnaan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal, baik dari sisi kelancaran mobilitas maupun keselamatan perjalanan.

Pemprov Kaltim Bidik Konektivitas hingga Pedalaman dan Perbatasan

Perhatian Pemprov Kaltim terhadap infrastruktur jalan tidak hanya menyasar kawasan pesisir. Rudy menegaskan bahwa pemerintah provinsi juga akan memberikan perhatian besar terhadap peningkatan konektivitas di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu menjadi dua wilayah yang secara khusus ia soroti dalam agenda peningkatan akses jalan tersebut. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan di berbagai wilayah Kalimantan Timur.

Rudy menilai kondisi jalan yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan jalan dengan berbagai status kewenangan, mulai dari jalan provinsi, kabupaten, hingga nasional.

"Kami ingin seluruh jalan, baik statusnya provinsi, kabupaten, maupun nasional, berada dalam kondisi mantap guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan," ujar Rudy Mas’ud.

Melalui dukungan anggaran dan koordinasi lintas pemerintahan, Pemprov Kaltim berupaya mempercepat penyempurnaan jalur Anggana-Muara Badak sekaligus meningkatkan kualitas konektivitas daerah. Fokus berikutnya mencakup penanganan bahu jalan, penerangan, serta peningkatan akses di wilayah pedalaman dan perbatasan. (*)